Kerusuhan Priok Diduga Kelalaian Kepolisian

JAKARTA – Campur tangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengambilalihan tanah di Priok pada 14 April, seharusnya tidak terjadi. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menduga adanya kelalaian pihak Polda Metro Jaya, dengan tidak memimpin proses penggusuran yang berujung kerusuhan berdarah itu.

“Kasus Koja, seharusnya statusnya adalah merah, itu kewenangan Polda. Sementara, saat kejadian statusnya adalah kuning (Kewenangan Polres, red),” kata Nurkholis, wakil ketua Komnas HAM dalam diskusi di warung daun, Jakarta, kemarin (17/4).

Dengan status merah, kepolisian seharusnya bisa langsung turun tangan menangani pengambilalihan tanah. Namun, fakta di lapangan, mayoritas personel yang hadir adalah dari Satpol PP. Posisi tersebut tidak ideal, karena bukan merupakan ranah dari Satpol PP. “Terlalu berat fungsinya jika dieksekusi oleh Satpol PP,” kata dia.

Nurkholis menyatakan, eksekusi tanah di sekitar makam Mbah Priok seharusnya bisa dihindari. Sebab, jauh hari sebelum hari H, Komnas HAM sudah mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta atas proses eksekusi itu. Menilai potensi kekerasan HAM di dalamnya, Komnas HAM telah menyurati Pemprov DKI dan Walikota Jakarta Utara untuk menunda eksekusi itu. “Suratnya tertanggal 9 April, sudah kami sampaikan rekomendasi (penundaan),” jelasnya.

Dia menambahkan, SK Gubernur atas eksekusi lahan itu akan menjadi bahan awal investigasi Komnas HAM. Sebab, SK itulah yang menjadi pemicu terjadinya eksekusi yang berujung kerusuhan. Rencananya, Komnas HAM akan memanggil sejumlah pejabat DKI Jakarta terkait SK tersebut. “Ke depan, pemerintah jangan lagi membuat keputusan tanpa didahului analisis HAM, budaya, dan sosial,” tandasnya mengingatkan.

Keterangan dari perwakilan Satpol PP juga menyebutkan adanya sikap lepas tangan pihak kepolisian dalam eksekusi di Priok. Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu Hotman Sinambela menyatakan, dalam rapat jelang eksekusi di kantor Walikota Jakarta Utara, pihak polisi dan Satpol PP saling melempar tanggung jawab atas siapa yang berwenang memimpin eksekusi. “Saya waktu itu ikut rapat,” kata Hotman dalam diskusi yang sama.

Dari jumlah personel, jumlah personel kepolisian yang diturunkan terlalu minim. Dari sekitar 2000 personel keamanan, 1750 diantaranya diisi oleh Satpol PP. Posisi itu yang membuat para Satpol PP harus memimpin proses eksekusi. “Sebenarnya siapa yang mau menerjang badai? Mau tidak mau, kami harus melaksanakan,” kata Hotman.

Anggota Komisi II DPR Yassona H Laoly menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan Priok. Yassona menilai, ada kewenangan yang berlebihan yang didapat Satpol PP. Sesuai UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, Satpol PP menang diberi fungsi kepolisian yang terbatas. Namun, dalam protap-nya, ternyata ada prosedur yang terlalu maju. “Ini kesalahan pengambil keputusan,” kata Yassona.

Yassona menyatakan, kasus yang terjadi di Priok telah menjadi perhatian Komisi II. Kerusuhan yang terjadi disebabkan ketidakarifan pemda menempatkan Satpol PP sebagai garis terdepan. Komisi II akan kembali meletakkan fungsi dan wewenang Satpol PP pada kewenangan semula. “Tugas eksekutorial lahan, sebaiknya ke polisi dan panitera. Sebab ini ranah sengketa hukum. Kalau penggusuran PKL masih bisa karena merupakan ranah perda,” kata Yassona. (bay)

SUMBER ” JAWA POS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: